Pengadilan Arbritase : China Tidak Punya Dasar Hukum Mengklaim Laut China Selatan

0
196
Proyek pembangunan pulau-pulau karang China di laut China selatan

Klaim China atas Laut China Selatan dipatahkan oleh Pengadilan Arbritase Internasional. Pengadilan Arbritase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim sumber daya di Laut China Selatan.

“Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak-hak bersejarah dalam wilayah laut yang termasuk di dalam garis sembilan dash,” bunyi putusan Pengadilan Arbitrase seperti dikutip dari laman Sputnik, Selasa (12/7/2016).

Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). “Dengan demikian, pengadilan menyimpulkan bahwa sejauh China memiliki hak bersejarah untuk sumber daya di perairan Laut China Selatan, hak tersebut gugur karena tidak sesuai dengan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) berdasarkan Konvensi Hukum Laut,” kata putusan tersebut.

Selain itu pengadilan juga memutuskan bahwa China melanggar hak-hak berdaulat dari Filipina di ZEE Filipina dan menciptakan risiko kecelakaan serius dan berbahaya bagi kapal-kapal Filipina di LCS. Pengadilan juga menambahkan, kepulauan Spratly China menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang.

Terkait keputusan ini, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengatakan bahwa Filipina menyambut baik putusan tersebut. “Filipina menyambut baik putusan terhadap proses arbitrase yang diajukan oleh pemerintah Filipina terkait dengan LCS,” kata Yasay sesaat setelah putusan pengadilan dikeluarkan.

Sedangkan kantor berita China menyatakan bahwa Beijing tidak menerima dan mengakui putusan dari Pengadilan Arbitrase Internasional.

Presiden China, XI Jingpin menegaskan Negaranya tidak mengakui hasil keputusan Pengadilan.  “China memiliki dedikasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, tetapi tidak akan menerima posisi atau tindakan berdasarkan pada hasil kasus arbitrase,” ucap Jingping, sepeti dilansir Reuters pada Selasa (12/7/2016).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa hasil putusan pengadilan itu akan membuat situasi di kawasan semakin memburuk. Putusan itu akan membuat kemungkinan adanya konflik lebih lanjut menjadi semakin terbuka.

There are no comments yet

× You need to log in to enter the discussion