Pemerintah Datang Menyelamatkan PLN dengan Regulasi Baru

36
2770
Seorang wanita mengisi kredit listrik prabayar di Kendari, Sulawesi Tenggara. 19 Juli (Antara Foto / Jojon)


Pemerintah telah datang untuk menyelamatkan PLN dengan penerbitan peraturan baru yang memberikan jaminan untuk proyek-proyek perusahaan tersebut, termasuk program listrik 35.000 megawatt (MW).

Peraturan dikeluarkan oleh menteri keuangan, yang diterbitkan pada 24 Agustus

Ini memberikan dua jaminan oleh pemerintah untuk beberapa proyek, yaitu program 35.000 MW, pembangunan jalur transmisi sepanjang 46.000 kilometer dan infrastruktur pendukung lainnya.

Jaminan pertama adalah jaminan pinjaman, untuk diberikan kepada lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dana ke PLN milik negara sebagai jaminan pembayaran pinjaman.

Jaminan kedua adalah jaminan kelayakan usaha, untuk diberikan kepada produsen listrik swasta yang bermitra dengan PLN. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa PLN memiliki kemampuan keuangan untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh produsen listrik swastaa sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal pembiayaan dan manajemen risiko di Kementerian Keuangan, mengatakan pemerintah berharap untuk kelancaran perjalanan pembangkit listrik PLN dengan menyediakan jaminan karena beberapa proyek yang ditugaskan kepada perusahaan mungkin tidak layak secara ekonomis. “Ini adalah bagian dari dukungan kami,” katanya.

35.000 MW Program adalah salah satu proyek Utama Presiden Joko “Jokowi” Widodo bahwa pemerintah dan PLN berharap untuk menyelesaikannya pada akhir masa jabatan Jokowi di 2019. Namun, hanya 195 MW sudah beroperasi, mewakili 0,5 persen dari target .

Perusahaan telah menghadapi masalah pemasangan sejak awal program yang meliputi kurangnya mitra potensial, kesulitan pembiayaan dan hambatan pembebasan lahan.

Meskipun jalan bergelombang, PLN baru ini mengatakan bahwa projek mereka terus tetap bergerak maju. Pada 4 Agustus, mereka selesai membungkus kontrak pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas gabungan sebesar 16.515 MW.

Ia berharap untuk menyelesaikan penandatanganan kontrak untuk pembangkit listrik untuk menghasilkan 18.485 MW yang tersisa pada akhir tahun, 63 persen yang akan ditandatangani di bawah skema perjanjian jual beli listrik.

Sisanya 37 persen, sementara itu, akan berada di bawah PLN engineering, pengadaan dan konstruksi (EPC) kontrak.

Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa peraturan baru secara eksponensial akan membantu mempercepat pengembangan program 35.000 MW.

“[PMK] meliputi tanah yang lebih luas dan memungkinkan untuk jaminan pemerintah bagi sektor swasta. Sebelumnya, kita hanya bisa mendapatkan jaminan seperti pinjaman bank dan pinjaman luar negeri, “katanya kepada The Jakarta Post di sela-sela sidang di DPR.

Dia mengklaim jaminan akan membantu mengamankan pinjaman PLN untuk proyek-proyek besar lainnya juga, seperti Rp 30 triliun 2 x 1,000 MW Jawa 5 pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan 2,000 MW Jawa 7 pembangkit 7 listrik di Banten.

“Semua proyek kami tergolong sangat besar dalam ukuran. Jadi ketika kita mencoba untuk menemukan dana [untuk proyek], mereka semua akan dijamin pemerintah, “katanya.

Sementara itu, data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah mengalokasikan $3.96 Milliar dan Rp 35.7 triliun sebagai jaminan untuk pembangkit listrik batubara untuk menghasilkan 10.000 MW dalam program fast track-nya (FTP 1) dan $5.08 milliar untuk renewable energy, batubara dan pembangkit listrik tenaga gas untuk memproduksi 10.000 MW di bawah program fast track 2 (FTP 2).

Jumlah total jaminan bahwa pemerintah sudah disediakan untuk berbagai proyek mencapai Rp 213.6 triliun pada tanggal 16 Juni, 1.69 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah dapat memberikan jaminan hingga Rp 357.4 triliun pada 2017, 2.57 persen dari PDB.

36 comments

× You need to log in to enter the discussion